Ada pertanyaan yang menganggu pikiran saya akhir-akhir ini;

Pertama adalah, “Bagaimana caranya membatalkan undang-undang di RI?”

Sayangnya, saya bukan berlatar belakang dari disiplin ilmu hukum. Maka, langkah pertama yang saya lakukan untuk mendapatkan jawaban ini adalah dengan mencari Suhu saya, Suhu Google.

Sayangnya, jawaban yang diberikan Suhu Google ternyata tidak terlalu banyak. Hanya selintas diketahui, bahwa yang berhak membatalkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi.

Tidak lama kemudian, saya jelas sibuk memelototi website keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi RI dan produk-produk yang mereka hasilkan.

Sayang sekali, mungkin akibat mata saya yang tidak terlalu lebar setelah sahur di bulan puasa ini. Atau mungkin saya tidak terlalu canggih dalam pencarian dengan kata kunci.

Maka dengan amat terpaksa, saya mengirim surat kepada HUMAS Mahkamah Konstitusi RI. Bertanya sebagai berikut;

Salam,

Nama saya Arif Kurniawan, saya bukan praktisi hukum. Saya pengunjung
website http://www.mahkamahkonstitusi.go.id. Dalam situs ini tidak
dijelaskan bagaimana prosedural pembatalan undang-undang.

Berdasarkan artikel pada tulisan Mahkamah Konstitusi Membatalkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, Undang-undang hanya dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi.

Saya mencari prosedural dan metode pembatalan undang-undang di website
Mahkamah Konstitusi, namun sayang sekali, hingga kini belum
menemukannya.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah;

1. Di bagian manakah pada website mahkamahkonstitusi.go.id saya dapat
melihat prosedur pembatalan undang-undang?

2. Apabila di website anda belum ada, dapatkah kiranya anda membantu
saya menjelaskan mengenai bagaimana caranya Mahkamah Konstitusi
membatalkan Undang-undang?

3. Apabila pertanyaan ini salah sambung, saya mohon maaf, dan apakah
kiranya anda dapat membantu saya membantu memberi saran mengenai
departemen apa di RI yang dapat memberitahu bagaimana cara membatalkan
Undang-undang?

Terimakasih,
Arif Kurniawan
email + website

Mungkin, karena si HUMAS sibuk, maklumlah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih punya banyak waktu daripada mengurus manusia iseng macam saya ini, maka surat saya belum di jawab.

Maka itu, mulailah saya gerilya mencari jawaban.

Gerilya pertama dimulai dari pengacara kantor. Beberapa hari lalu, saya panggil beliau ke kantor saya.

Saya tanya, “Mbak, gimana caranya ngebatalin undang-undang di RI”

Dia melotot, “Yee, meneketehe! Mana ngerti gua kayak gitu-gituan”

“Ahh makan gaji buta luh. Lo kan lawyer disini. Ini tugas lo jawab pertanyaan kayak ginian”

“Eeh kuya luh, mana gua ngerti hukum di negara lo”

“Aaah, alesan lu ah”

“Eeh ngeyel lu yee! Satu, gue bukan orang Endonesyah. Kedua, bidang gue di lisensi. Ngajak ribut luh di bulan puasa”

Hehe. Jelas saja obrolan di atas hiperbolis. Sebab pengacara kantor kami ini sopan-sopan semua. Tapi walaupun sopan dan tidak puasa, mereka sayangnya tidak mengerti produk hukum di RI.

Maka itu, saya telpon beberapa teman yang kebetulan bergerak di bidang hukum dan berasal dari RI. Sayang sekali, mereka susah di jangkau saat ini. Ada yang karena sibuk. Ada juga yang karena kebanyakan duit jadi susah mengurusnya. Hehe.

Klik ini untuk lanjut membaca tulisan